JAKARTA – Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menggelar Focus Group Discussion, pada 21 Januari silam.
FGD bertajuk 'FGD Anti-Piracy BPI x Ekraf' itu digelar untuk menyatukan langkah semua pemangku kepentingan dalam melindungi industri perfilman dari pembajakan.
Hermawan Sutanto, Ketua Umum AVISI mengatakan, sekitar 70 persen masyarakat Indonesia memilih menonton film nasional secara ilegal. Padahal mereka sadar bahwa menonton film bajakan merugikan banyak pihak.
Ketua BPI, Gunawan Paggaru menyampaikan, pentingnya kolaborasi antarstakeholder untuk menggerakkan industri perfilman nasional.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menyebut, aspek perlindungan kekayaan intelektual merupakan pilar penting dalam memajukan perfilman nasional.