Kontroversi "Rakyat Jelata" dan Pentingnya Pemilihan Diksi di Ruang Publik
Diksi yang Tepat
Hal ini membawa kita pada isu yang lebih luas tentang konotasi negatif dalam bahasa dan pentingnya memilih diksi yang tepat, khususnya dalam pernyataan publik. Bahasa bukan sekadar sarana informasi; bahasa merupakan cerminan maksud dan sikap.
Ketika pejabat menggunakan istilah dengan konotasi negatif yang tidak diinginkan, mereka berisiko salah mengomunikasikan pesan dan mengasingkan audiens mereka. Kesalahan kecil dalam pemilihan kata dapat mengaburkan substansi kebijakan atau inisiatif, mengalihkan perhatian dari tujuan yang dimaksudkan.
Untuk membangun hubungan lebih kuat dan inklusif dengan publik, pejabat pemerintah harus lebih memperhatikan pemilihan diksi. Frasa yang berpotensi memicu kontroversi seperti “rakyat jelata” sebaiknya diganti dengan kata seperti "masyarakat” atau "rakyat" yang memiliki nada lebih netral. Alternatif ini menekankan identitas kolektif tanpa menimbulkan rasa hierarki atau pengucilan.
Tanggung jawab komunikasi yang efektif lebih dari sekadar menghindari konotasi negatif. Komunikasi efektif memerlukan upaya proaktif untuk menggunakan bahasa yang menginspirasi, memotivasi, dan menyatukan. Kata-kata memiliki kekuatan untuk membentuk sikap masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki. Dengan memilih bahasa inklusif dan penuh hormat, para pemimpin menunjukkan komitmen mereka dalam melayani masyarakat secara tulus.
Bahasa sebagai Pemersatu
Kontroversi “rakyat jelata” berfungsi sebagai pengingat perihal bobot yang terkandung dalam kata atau frasa, yang harus dipertimbangkan secara hati-hati saat disampaikan kepada publik. Seiring berkembangnya masyarakat, bahasa yang kita gunakan juga harus mencerminkan nilai-nilai bersama tentang kesetaraan dan rasa saling menghormati.
Teori semiotika Roland Barthes menggarisbawahi perlunya memahami tidak hanya apa arti kata atau frasa, tetapi juga bagaimana fungsinya dalam sistem makna yang lebih luas.
Bagi pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat, pemilihan diksi yang tepat bukan sekadar masalah gaya bahasa, tetapi aspek mendasar dari kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Marilah kita berupaya mewujudkan komunikasi yang menjembatani perbedaan dan meneguhkan martabat semua warga negara, dengan memastikan bahasa menjadi alat pemersatu, bukan pemecah belah.
Penulis
Dr. Witanti Prihatiningsih – Dosen Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Jakarta
(tty)
Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri
