Kata Pengamat Hukum soal Kemungkinan Sandra Dewi terseret Kasus Harvey Moeis
JAKARTA - Sandra Dewi hingga kini belum memberikan tanggapannya terkait kasus korupsi yang menjerat sang suami, Harvey Moeis. Publik pun banyak yang penasaran terkait kemungkinan sang aktris ikut terseret dalam kasus tersebut.
Pengamat hukum, Minola Sebayang, menjelaskan kemungkinan terburuk yang akan dialami Sandra selaku istri dari salah satu tersangka korupsi pertambangan timah.
Minola mengatakan jika tindak pidana korupsi sangat berkaitan dengan pencucian uang yang mana pelaku berusaha menutupi kekayaannya lewat bentuk lain.
"Ini kan pasti akan ditelusuri nih alur keuangan ini pasti akan ditelusuri baik masuk dan keluarnya," kata Minola Sebayang dikutip MNC Portal Indonesia dari kanal YouTube Intens Investigasi, Sabtu (30/3/2024).
Sejatinya, kata Minola, pencucian uang dilakukan para koruptor untuk mengaburkan asal-usul kekayaannya. Dengan begitu, mereka percaya uang hasil korupsinya tak akan terdeteksi oleh pihak berwajib.
"Jadi kalau misalnya ditemukan ada indikasi pelaku-pelaku yang sudah menjadi tersangka ini mencoba mengaburkan, menghibahkan, yang tujuannya untuk mengaburkan asal-usul nilai kekayaannya tersebut dan kemudian tersangka dinyatakan bersalah, inkrah, dan orang-orang yang diminta untuk menempatkan atau mengaburkan apakah itu istri atau siapa akan diperiksa," lanjutnya.
BACA JUGA:
Minola menegaskan, polisi bisa menemukan indikasi keterlibatan Sandra Dewi dalam kasus korupsi suaminya jika memiliki dua alat bukti yang kuat.
"Dan memang akhirnya pihak penyidik memiliki dua alat bukti yang cukup ya tidak menutup kemungkinan (Sandra Dewi terseret). Ini akan berlanjut ke TPPU-nya, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang terlibat dengan tindak kejahatan tersebut siapa pun itu pasti bisa dikenai pidana," ucapnya.
Seperti diketahui, suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Dia ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi itu diduga terjadi dalam kurun periode 2015 sampai dengan 2022.
(aln)
