Krisna Mukti Digugat Ganti Rugi Rp365 Juta

Ahmad Nizar, Jurnalis · Senin 25 Februari 2013 18:00 WIB
https: img.okezone.com content 2013 02 25 33 767362 GYPcPJSigt.JPG Krisna Mukti (Foto: Johan)

KENDARI - Sempat bahagia menerima putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Kendari, atas kasus yang menjeratnya 2010 lalu, kini Krisna Mukti kembali terjerat proses hukum.

Itu terjadi setelah kasasi atas putusan Hakim PN Kendari oleh Jaksa Penuntut Umum saat itu akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung. Selaku korban, Heri Maulana berencana segera menggugat Krisna Mukti secara perdata.

"Saya merasa proses hukum Krisna kemarin hingga hakim mengeluarkan putusan bebas, sangat janggal. Namun apa daya jika semua kita serahkan kepada aparat hukum, namun saya akan terus mencari jalan agar kasus ini benar-benar tidak lagi mengganjal dalam diri saya, karena uang yang digelapkan antara Yoyon dan krisna adalah uang keringat perusahaan saya, saya yakin Tuhan saat ini memerlihatkan kebenaran yang sesungguhnya," katanya.

Rencananya, Heri Maulana melalui pengacaranya Abdul Razak Naba,SH, akan mengajukan gugatan perdata terhadap Krisna Mukti dalam waktu dekat ini.

Meski Heri Maulana dalam laporannya mengalami kerugian akibat kasus penggelapan ini, sekira Rp1 Milyar lebih, namun atas bukti yang ada, Krisna Mukti terbukti menerima dana senilai kurang lebih Rp365 juta.

Maka Heri Maulana akan menuntut krisna mukti untuk mengembalikan dana senilai Rp365 juta tersebut, atas dasar terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan.

"Saya saat ini sedang menyiapkan berbagai hal dengan pengacara saya, Abdul Razak untuk segera mengajukan gugatan perdata terhadap Krisna Mukti, dia (krisna) kan sudah terbukti melakukan penadahan atas penggelapan uang perusahaan saya. Wajar dong saya minta duit saya kembali," ujar Heri saat ditemui di salah satu warung kopi Kota Kendari.

Untuk diketahui, tiga Hakim Agung yang diketuai Mansur Kartayasa dengan anggota Imam Haryadi dan Zahrudin Utama berkeyakinan, kiriman uang ke rekening Krisna sebanyak 51 kali dengan jumlah Rp365 juta diperoleh tidak wajar.

(nsa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini