Ini Kronologi Kontroversi Ha Young soal Riwayat Kakek Buyut yang Pro-Jepang

JAKARTA - Nama Ha Young tengah menjadi sorotan di dunia hiburan Korea Selatan. Bukan perihal perannya di Our Sticky Love, melainkan riwayat keluarga yang terbongkar oleh K-Netz usai aktris tersebut membicarakannya di sebuah acara TV. 

Isu tersebut langsung menuai kontroversi di kalangan warganet. Pasalnya, terdapat isu sejarah yang berkaitan dengan keterlibatan Jepang dinilai sensitif di Korea Selatan. Hingga saat ini, sosok pemain The Trauma Code: Heroes on Call itu masiih menjadi sorotan di kalangan warganet Korea Selatan. 

1. Bermula Cerita Keluarga 

Ha Young yang tengah mempromosikan drama Korea Our Sticky Love, berkesempatan hadir dalam acara KBS Problem Child in House pada 7 Agustus 2026. Pada acara tersebut, Ha Young bercerita soal keluarganya yang memiliki profesi dokter selama empat generasi, yaitu kakek buyut, kakek, ayah, dan kakak perempuannya.

Pemain Teach You a Lesson itu menyebut buyutnya sebagai salah satu dokter yang mempelajari kedokteran barat di Jepang. Dia menceritakan secara rinci, jika kakek buyutnya pernah membuka rumah sakit bergaya barat di Hanyang (Seoul) dan merawat Kaisar Gojong. Dalam tayangan tersebut, Ha Young tidak menyebutkan langsung nama sang kakek. Dari cuplikan ini, riwayat keluarga Ha Young mulai menjadi sorotan.

2. Dugaan dan Temuan K-Netz

Dengan cerita yang cukup rinci mengenai kakek buyutnya, sontak K-Netz mencari tahu mengenai identitas dan rekam jejaknya. Kemudian, K-Netz menemukan dan menduga nama kakek buyutnya Ha Young, yaitu Ahn Sang Ho. Nama yang langsung beredar itu dikonfirmasi oleh agensi Ha Young, BISTUS Entertainment. 

Tak lama setelah itu, catatan yang mencantumkan nama Ahn Sang Ho sebagai jajaran anggota dewan Daejeong Chinmokhoe pada 1916 pun muncul di media sosial. 

Sebagai informasi, berdasarkan makalah tahun 2007 yang ditulis oleh Peneliti di Institut Studi Sejarah Korea, Biro Kepolisian Pemerintah Jenderal Jepang di Korea, Jang Shin, menggambarkan Daejeong Chinmokhoe sebagai organisasi untuk asimilasi Jepang dan Korea yang mengakui pemerintahan gubernur jenderal.