Resah soal Pembajakan Film, Lukman Sardi Minta Kesadaran Masyarakat

Lintang Tribuana, Jurnalis · Jum'at 12 Maret 2021 14:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 12 206 2376671 resah-soal-pembajakan-film-lukman-sardi-minta-kesadaran-masyarakat-f26TkehlHL.jpg Lukman Sardi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Aktor Lukman Sardi meresahkan fenomena pembajakan film. Aksi ilegal itu semakin marak ketika banyak film dihadirkan lewat platform digital di tengah pandemi covid-19.

Lukman pun mengharapkan kesadaran dari masyarakat untuk tak menonton film bajakan. Aktor Laskar Pelangi itu ingin membentuk pemahaman bahwa pembajakan merugikan pelaku industri film.

"Kita berharap ada kesadaran lah, jangan menonton bajakan. Ini salah satu kesadaran yang ingin kita munculkan di masyarakat," ujar Lukman, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (12/3/2021).

Baca Juga:

Usulan Direspons Presiden Jokowi, Lukman Sardi Optimis Masa Depan Industri Film Nasional

FFI Resmi Digelar, Lukman Sardi Berharap Industri Perfilman Terus Bergairah

Penampilan Apik Lukman Sardi dan Prisia Nasution dalam Pertunjukan Teater Nyanyi Sunyi Revolusi

"Bayangin, teman-teman yang nonton bajakan itu punya karya, akhirnya diambil sama orang lain yang tidak bertanggung jawab. Yang seharusnya untung, kalian akhirnya rugi. Pasti akan marah kan?" sambungnya.

Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia seni peran, dia tahu betul bahwa memproduksi sebuah film menggelontorkan biaya yang besar. Kehadiran pembajak film ini pun akhirnya membuat mereka sulit mendapatkan keuntungan.

Lukman pun tahu bahwa pihak Kementerian Kominfo sudah berusaha memblokir banyak situs streaming film ilegal sejak dulu. "Tapi pembajak ini lebih canggih, mereka buka (situs) dengan nama-nama yang lain," imbuhnya.

Lukman bersama insan perfilman lainnya pun membahas hal ini dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat pada 9 Maret 2021. Mereka ingin masalah pembajakan film dituntaskan hingga ke akarnya.

"Makanya kita membahas kemarin bahwa diperlukan satuan kerja khusus yang bekerja sama dari Kemenparekraf, Kemkominfo, kepolisian, yang benar-benar urusin ini, termasuk bagaimana menutup sumbernya," imbuhnya.

Selain tentang pembajakan film, pelaku industri film juga mengusulkan soal distribusi film lewat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kampanye 'kembali menonton di bioskop', keringanan pajak hiburan, serta percepatan vaksinasi bagi pekerja film.

(aln)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini