Hari Film, Dewan Kreatif Rakyat Bikin Petisi untuk Jokowi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2015 |20:53 WIB

Hari Film, Dewan Kreatif Rakyat Bikin Petisi untuk Jokowi

Hari Film, sineas muda Tanah Air bentuk petisi (Foto: Alan/Okezone)

JAKARTA - Hari ini, menjadi Hari Film Nasional ke-65 di mana film nasional diperbincangkan diberbagai kalangan. Semua berceloteh demi kemajuan film nasional dari gempuran film asing yang merajalela di bioskop-bioskop Tanah Air.

Sebagai bentuk sikap untuk memajukan perfilman nasional, Dewan Kreatif Rakyat (DKR) yang diisi oleh sineas muda Demian Dematra (sutradara), Erna Santoso (artis), Natasha Dematra (artis), Anna Tarigan (artis) dan yang tim penasehat yang diisi oleh Lily Wahid, menggelar petisi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Isi petisi itu semata-mata agar pemerintah lewat kebijakannya bisa melindungi film nasional agar menjadi tuan rumah di negerinya.

"Kalau mencapai 50 ribu (tanda tangan), akan membawa petisi ini ke DPR atau Jokowi, kalau masih kurang bisa 1 juta dukungan. Kalau belum cukup, kita akan membuat spanduk terpanjang di dunia. Saking frustasinya orang film demi mendukung menjadikannya tuan rumah film Indonesia di negeri sendiri," ungkap Demian Dematra di Pusat Kebudayaan Rusia, Jalan Diponegoro No 12, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2015).

Petisi ini sendiri sebenarnya telah diluncurkan pada International Film Festival for Women Sosial Issues and Zero Discrimination (IFFWSZ) pada 26 Maret. Dimana saat itu DKR memperjuangakn agar film Indonesia bisa bertarung di kancah internasional dengan dukungan pemerintah yang katanya konsen dalam industri kreatif.

"Masalahnya, film Indonesia terjagal dan dijagal di rumahnya sendiri. Kondisi seperti sudah lama, warisan dari generasi sebelumnya. Akan tetapi kondisi perfilman hari ini lebih parah dari kondisi film di pemerintahan sebelumnya," lanjut Demian.

Dalam petisi itu setidaknya ada delapan point yang akan disampaikan kepada presiden dan jajarannya. Kedelapan point itu adalah:

1. Melindungi film Indonesia dari persaingan tidak sehat dan tidak berimbang.

2. Memberikan intesif kepada film Indonesia.

3. Semua film Indonesia yang lolos sensor diberi hak untuk tayang di bioskop minimal tujuh hari.

4. Menghentikan praktik mafia dalam dunia perfilman Indonesia.