Wamen Ekraf Sebut Rencana Pengembangan Sinewara Masih dalam Tahap Pematangan

JAKARTA - Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif mengungkapkan, proyek pengembangan bioskop milik negara bernama Sinewara yang digagas oleh PT Produksi Film Negara, masih dalam tahap pematangan. 

“Perkembangan terakhir, rencana itu masih kami godok bersama,” ujarnya saat ditemui awak media di Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, pada 24 Februari 2026.

Pematangan proyek, menurut Irene Umar, diperlukan lantaran munculnya masalah keterbatasan layar. Sehingga saat ini, Kementerian Ekonomi Kreatif dan PFN fokus pada penambahan layar. 

Disinggung soal lokasi pembangunan Sinewara, Irene masih enggan membocorkannya. Ia menyebut, kehadiran bioskop milik negara ini nantinya akan menjadi kejutan bagi masyarakat. “Ada deh, surprise pokoknya,” tutur Irene.

Ide pengembangan Sinewara sebelumnya diungkapkan oleh Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Komisi VII DPR, pada 2 Februari 2026. 

Dalam kesempatan itu, Ifan mengatakan, Sinewara rencananya akan dibangun di lahan milik PFN di kawasan Otista, Jakarta Timur. Pengembangan bioskop itu, menurutnya, dilatarbelakangi minimnya jumlah layar sinema di Indonesia. 

Saat ini, Indonesia hanya memiliki 2.400 layar sinema dan sebarannya tidak merata di seluruh Indonesia. Angka tersebut jauh dari target yang seharusnya 20.000 layar. Saat ini, menurut Ifan, PFN menargetkan Indonesia memiliki 10.000 layar.

“Bahkan hanya 25 sampai 30 persen kabupaten/kota yang memiliki bioskop. Jadi memang penyebarannya sangat tidak merata di Indonesia,” tutur Ifan.

Maka dari itu, Sinewara di Otista akan menjadi pilot project bioskop negara pertama di Indonesia. Ia berharap, kehadiran Sinewara bisa menjadi pendorong hadirnya bioskop atau layar di setiap daerah.

Bersamaan dengan rencana pengembangan Sinewara, Ifan juga meminta, pemerinta melakukan kajian mendalam terkait ketahanan film Indonesia. Saat ini, penayangan film lokal di bioskop hanya dilakukan setiap Kamis dengan masa tayang mengikuti okupansi penonton.

“Ini sudah menjadi polemik bagi perfilmanan dalam negeri. Kami berharap, ada penambahan masa tayang film lokal sehingga bisa berdaya saing di negeri sendiri,” ungkapnya.*

(SIS)