Selain Tak Keluar Rumah, Raffi Ahmad Dituntut Minta Maaf di TV dan Koran Nasional

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Jum'at 15 Januari 2021 15:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 15 33 2345051 selain-tak-keluar-rumah-raffi-ahmad-dituntut-minta-maaf-di-tv-dan-koran-nasional-b0xjcfppmp.jpg Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Foto: IG Raffi Nagita)

JAKARTA - Advokat publik David Tobing mengajukan gugatan terhadap Raffi Ahmad karena melanggar protokol kesehatan usai menerima vaksin Covid-19 perdana bersama Presiden RI Joko Widodo pada, Rabu (13/1/2021). Dalam gugatannya tersebut, dia juga meminta agar suami Nagita Slavina tersebut tak keluar rumah dan diwajibkan meminta maaf ke publik.

"Saya juga meminta Majelis Hakim menghukum Raffi Ahmad untuk tidak keluar rumah selama 30 hari sejak menerima vaksinasi, kedua menyampaikan permohonan maaf dan komitmen untuk terus menerus mensosialisasikan serta menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi kepada masyarakat," tutur David dalam keterangan resminya, Jumat (15/1/2021).

Baca Juga:

Raffi Ahmad Diminta Mundur sebagai Influencer Program Vaksinasi Covid-19

Penggugat Ingin Raffi Ahmad Dilarang Keluar Rumah

Wakili Anak Muda, Raffi Ahmad Disuntik Covid-19

Tidak hanya di media sosial, menurut David permohonan maaf juga perlu dilakukan di stasiun televisi swasta dan harian nasional. Seperti diketahui, Raffi sempat mengungkapkan permohonan maafnya di Instagram usai menerima kritik.

David menyebutkan perbuatan Raffi telah menimbulkan kerugian immateriil dan berdampak luas. Terlebih sang presenter memiliki pengikut dan fans yang banyak.

"Nanti justru dianggap setelah vaksin dapat bebas tanpa protokol kesehatan. Seharusnya tindakan Raffi memberikan dampak positif bukan negatif seperti ini," ungkapnya.

Gugatan yang dikenakan kepada Raffi adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akibat dianggap melanggar aturan terkait protokol kesehatan seperti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, dan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

 

(aln)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini