Konflik Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Publik Diminta Tak Ikut Emosi

SURABAYA - Hubungan Ahmad Dhani dan Maia Estianty yang kembali memanas mengundang beragam reaksi netizen di media sosial. Hal tersebut pun tak lepas dari sorotan para ahli.

Pengamat Komunikasi, Agustina Widyawati, menyebut kondisi ini sebagai dampak budaya penghakiman instan yang berkembang di platform digital.

Menurutnya, publik saat ini cenderung membentuk kesimpulan berdasarkan narasi emosional yang viral dibandingkan memahami proses hukum secara menyeluruh.

"Padahal kita sering cuma lihat sebagian kecil dari sebuah persoalan. Apalagi kalau kasusnya menyangkut figur publik, emosi publik biasanya jauh lebih kuat dibanding keinginan untuk mencari fakta secara utuh," ungkap Widya, Senin (11/5/2026).

Widya mengatakan polemik Ahmad Dhani dan Maia Estianty khususnya dalam dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memperlihatkan adanya potensi perbedaan persepsi publik dengan fakta hukum yang ada.

Terlebih, belakangan muncul dokumen penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian terkait laporan yang pernah diajukan Maia. Ia pun menilai fenomena ini melalui teori Agenda Setting.

"Teori ini menjelaskan media sangat kuat dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Ketika media sosial terus menyoroti konflik Dhani-Maia, publik akhirnya fokus pada sisi yang paling sering muncul saja," terangnya.

Tak hanya itu, Widya mengatakan terdapat kecenderungan konfirmasi bias, di mana seseorang hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya sejak awal.

Budaya media sosial seperti potongan video pendek dan komentar viral mempercepat terbentuknya persepsi kolektif ini.

Dalam dunia akademis, hal ini dikenal sebagai trial by social media. Penghakiman sosial terjadi di ruang digital bahkan sebelum ada keputusan hukum final.

"Maia waktu itu mendapat banyak simpati karena narasi perjuangan dan rasa sakit yang dialaminya. Sementara Ahmad Dhani banyak mendapat stigma negatif karena citranya yang cenderung keras dan kontroversial," tuturnya.

Widya juga menyoroti peran media hiburan yang besar dalam membentuk persepsi masyarakat, meski belum tentu hal tersebut adalah sebuah fakta hukum.

"Orang merasa sudah tahu keseluruhan cerita hanya dari potongan konten yang lewat di beranda. Padahal konflik keluarga itu kompleks, tidak sesederhana siapa benar dan siapa salah," tambahnya.

Kondisi ini membuat masyarakat sulit membedakan antara opini publik, dugaan, dan fakta hukum.

Widya pun mendorong penguatan literasi hukum agar masyarakat tidak mudah termakan narasi sepihak.

“Media sosial sering menyederhanakan persoalan agar mudah dikonsumsi dan memancing reaksi. Akhirnya publik ikut menghakimi bahkan sebelum proses klarifikasi selesai," tegasnya.

Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi informasi digital, terutama yang berkaitan dengan konflik personal figur publik.

"Di era digital, sesuatu yang ramai belum tentu benar, dan yang terlihat jelas di media belum tentu menggambarkan realitas utuh. Ini yang perlu dipahami," pungkasnya.
 

(kha)