Hanya Satu Masalah MPA di Indonesia, Pembajakan!

JAKARTA - Importir film asing, khususnya Motion Pictures Association (MPA) hanya punya satu masalah besar di Indonesia. Bukan besarnya bea masuk yang dikenakan, melainkan pembajakan.

“Ini yang paling penting, MPA itu tergabung dalam organisasi IIPA (International Intellectual Property Aliance). IIPA adalah asosiasi yang berbasiskan hak cipta, termasuk di dalamnya software, game, dan film,” papar eks kuasa hukum MPA, Donny A Sheyoputra, saat dihubungi Okezone, Selasa (22/2/2011).

Menurutnya, kemungkinan buruk langkah yang akan diambil MPA dalam wadah IIPA adalah merekomendasikan Indonesia pada PWL (Priority Watch List), dengan pertimbangan tingkat pembajakan yang tinggi. Sebagai catatan, Donny menjelaskan PWL adalah di mana Amerika Serikat menempatkan suatu negara, karena dinilai tingkat pembajakannya tinggi.

“Selama ini Indonesia sudah ditempatkan di PWL. Dengan adanya rekomendasi dari MPA, juga akan berdampak pada hubungan dagang Amerika Serikat dan Indonesia,” tuturnya.

Selama Donny bertindak selaku kuasa hukum MPA dari periode 2001-2007, tidak ada masalah terkait pengenaan pajak. “Karena masalah terbesar dari dulu adalah maraknya pembajakan,” tegasnya.

Dengan adanya pembatasan terhadap film impor, lanjut Donny, hal ini malah akan menyuburkan pembajakan. Pasalnya, sebelum MPA menghentikan distribusi film asing saja, sudah banyak film asing yang ditonton dengan cara ilegal.

“Artinya, secara tidak langsung, pemerintah sama saja melegalkan pembajakan. Padahal, pembajakan itu membuat negara kehilangan potensi pajak lebih besar lagi,” pungkasnya.

(nov)