Marak Terjadi, Girry Pratama Pesimis Pemerintah Berantas Pembajakan Film
JAKARTA - Sebagai pelaku ekonomi kreatif berkecimpung sejak tahun 2014, sutradara, produser sekaligus caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II Partai Perindo, Girry Pratama mengaku pesimis dengan ketegasan pemerintah memberantas oknum pembajakan film di Tanah Air.
Dia beralasan, pembahasan pembajakan film memang telah dilakukan bersama dengan pemerintah. Sayangnya pembahasan itu tak membuahkan hasil memuaskan bagi insan bergerak di industri perfilman.
"Kayaknya susah karena pernah dibahas juga waktu dulu zamannya Mendikbud masih pak A kami sudah bahas itu tetapi nggak digubris juga," kata Girry Pratama dalam podcast Aksi Nyata dikutip pada Jumat (15/12/2023).
"Mungkin digubris cuma nggak bisa gitu, jangankan sekelas Indonesia film Avengers aja udah ada," sambung dia.
Menurut Girry, pemerintah seharusnya menambahkan satu divisi lagi terutama mengurus masalah pembajakan film di Tanah Air. Lantaran semakin kesini, pembajakan film pun semakin tak terkendali.
"Kalau menurut saya harus ada divisi, jadi pemerintah harus keluarin satu divisi lagi," ucap Girry menambahkan.
Kendati demikian, Girry juga tak menampik kalau pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara tegas memblokir situs-situs pornografi.
BACA JUGA:
Tetapi sebagai pelaku ekonomi kreatif, Girry juga mengatakan persoalan pembajakan itu kembali kepada masyarakat. Meskipun fenomena ini sangat berdampak luas, bagi mereka bergerak di industri perfilman di Tanah Air.
"Sekarang kalau buka ada situs aneh-aneh sudah diblokir, harus buka pake VPN. Sebenarnya solusinya kalau telegram juga bisa, karena film dibajak mereka pake link tetapi kembali lagi ke masyarakat Indonesia," beber dia.
"Kalau saya jual tetapi nggak ada yang beli susah, makanya masih banyak peminat yang suka nonton bajakan. Tetapi beda-beda tipis mereka beli bajakan kaset Rp.7 ribu ke bioskop Rp.15 ribu atau Rp.25 ribu," tutur Girry Pratama.
(aln)
