Didi Riyadi Tulis Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi Tolak PPKM Mikro Diperpanjang

Vania Ika Aldida, Jurnalis · Kamis 15 Juli 2021 16:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 15 33 2441188 didi-riyadi-tulis-surat-terbuka-untuk-presiden-jokowi-tolak-ppkm-mikro-diperpanjang-7qKizFZobf.jpg Didi Riyadi. (Foto: Instagram)

DIDI Riyadi menulis surat terbuka untuk Presiden RI, Joko Widodo. Ia menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat.

Surat tersebut diketahui di unggah oleh pria 31 tahun tersebut di akun Instagram pribadinya kemarin. Dalam unggahannya, Didi awalnya terlihat memperkenalkan diri sebagai rakyat Indonesia yang bekerja sehari-hari sebagai seorang seniman.

Ia juga mengaku sangat peduli dengan bangsa Indonesia sehingga dirinya berharap agar curahan hatinya bisa sampai ke Istana.

Pada kesempatan itu, pria 39 ini mengaku tidak setuju dengan wacana terkait perpanjangan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Terlebih bukan hanya dirinya saja yang merasakan imbas dari PPKM Darurat tersebut.

"Menolak perpanjangan PPKM Darurat Jawa & Bali Alasan: 1. Simple saja Pak, sudah pasti banyak yang kena imbasnya terlebih lagi soal perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga," tulis Didi Riyadi.

 didi

Tak hanya itu, menurutnya sejak awal pandemi banyak usaha yang gulung tikar, karyawan di PHK, dan seniman hingga musisi yang tidak bisa manggung. Dengan diadakannya PSBB ataupun PPKM, menurutnya hal tersebut tidak akan mampu untuk mengatasi masalah penyebaran Covid-19. Justru keadaaan itu akan membuat masalah baru bagi Indonesia, yakni masyarakat yang mati kelaparan.

"Perpanjangan PPKM Darurat tidak akan bisa selesaikan wabah, pilihannya seperti buah simalakama, mati karena wabah atau mati karena kelaparan," kata Didi.

Baca Juga: Wulan Guritno Pakai Bra Pink Pas Lagi Treadmill, Netizen: Mantap, ABG Kalah

Lewat tulisannya, bintang film Beauty & The Best itu terlihat bukan hanya sekedar mengkritik, ia bahkan memberikan usulan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan pemerintah. Yakni menjalani lockdown, karantina, atau PPKM yang lebih ramah untuk masyarakat menengah ke bawah.

Pasalnya, banyak buruh harian yang hanya menerima upah jika mereka bekerja pada hari itu dan berdagang pada hari itu. Terlebih, tak sedikit pula masyarakat yang tidak memiliki penghasilan bulanan yang tetap.

Didi pun berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan usulannya, jika, hasil dari PPKM Darurat Jakarta & Bali tidak berdampak signifikan dan berkorelasi dengan penurunan kasus Covid-19, yakni untuk melakukan evaluasi strategi kebijakan dan koordinasi antar lembaga. Kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang penanganan bagi yang terpapar Covid-19 dan pola hidup sehat untuk melawan Covid-19.

Ketiga, menggali ide dan terobosan baru dalam membuat kebijakan yang tidak melulu dan tidak hanya bersifat aturan, tetapi juga bersifat solutif bagi masyarakat yang terkena imbas ditetapkannya aturan itu. Dan terakhir, mendorong pemerintah bukan hanya mengidentifikasi mereka yang terpapar Covid-19 tetapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini