Namanya Dipakai sebagai Sandi Kasus Suap Meikarta, Tina Toon Kaget

JAKARTA - Nama mantan penyanyi cilik Tina Toon dikabarkan menjadi sandi komunikasi dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, yang dilakukan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Sebelumnya, KPK diketahui menggelar operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi terkait kasus perizinan properti, dan mendapati sembilan orang yang diduga terkait kasus tersebut.

Menanggapi penggunaan namanya, Caleg DPRD Dapil DKI II ini mengaku kaget. Bahkan dirinya mengaku bingung mengapa namanya dipakai dalam kode kasus korupsi tersebut.

(Baca juga: Mantap Maju Nyaleg 2019, Tina Toon: Ini Panggilan Hati)

"Kaget juga sih kenapa nama Tina Toon yang dipakai untuk kode-kode, password atau sandi dalam kasus korupsi Meikarta. Dan tidak paham juga kenapa nama Tina Toon," kata Tina Toon melalui pesan singkat, Selasa (16/10/2018).

(Baca juga: "Tina Toon" Jadi Kata Ganti Nama Pejabat yang Terseret Kasus Suap OTT di Bekasi)

Dalam kasus tersebut, pihak KPK diketahui berhasil membongkar sandi-sandi komunikasi yang diduga digunakan untuk menyamarkan skandal tersebut. Selain sandi dengan nama Tina Toon, KPK juga mendapatkan kata sandi berupa Melvin, Windu, dan Penyanyi.

"Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini untuk samarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi, antara lain, yakni 'melvin', 'tina toon', 'windu' dan 'penyanyi'," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif di kantor KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Senin 15 Oktober 2018.

KPK menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR). (Sus)

(aln)