Istri Keenan Nasution Kesal, Banyak yang Tidak Tahu Suaminya Pencipta Lagu Nuansa Bening
JAKARTA - Ida Royani, istri dari musisi legendaris Keenan Nasution, ikut angkat bicara soal sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening antara sang suami dan penyanyi Vidi Aldiano. Ia mengaku geram karena banyak orang tidak mengenal Keenan sebagai salah satu pencipta lagu yang melejitkan nama Vidi.
Saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025), Ida mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai popularitas Vidi Aldiano tidak lepas dari peran lagu Nuansa Bening yang diciptakan Keenan bersama Rudi Pekerti.
“Vidi sebelumnya bukan siapa-siapa. Dia bisa terkenal karena Nuansa Bening. Banyak yang bilang Vidi penyanyi besar, tapi ya besarnya karena lagu ini. Kalau tidak menyanyikan lagu itu, belum tentu dia dikenal seperti sekarang,” ujar Ida.
Menurutnya, publik lebih mengenal Vidi sebagai penyanyi lagu Nuansa Bening, tapi tidak tahu siapa yang menciptakannya.
Ida pun membagikan pengalamannya saat naik ojek online. Ia sengaja bertanya kepada pengemudi tentang lagu Nuansa Bening untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengenal karya suaminya.
“Saya iseng tanya ke driver ojol, ‘Mas tahu lagu Nuansa Bening?’ Dia jawab, ‘Oh iya Bu, lagu itu keren banget.’ Terus saya tanya lagi, ‘Yang nyanyi siapa?’ Dia langsung jawab, ‘Vidi Aldiano.’ Tapi tidak menyebutkan siapa penciptanya, apalagi nama suami saya,” kata Ida.
Ia mengaku sedih karena selama bertahun-tahun lagu tersebut dinyanyikan, nama Keenan dan Rudi sebagai pencipta justru terlupakan.
Seperti diketahui, Keenan Nasution dan Rudi Pekerti melayangkan gugatan terhadap Vidi Aldiano di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran hak cipta. Lagu Nuansa Bening disebut telah dibawakan Vidi dalam berbagai pertunjukan komersial tanpa izin selama 16 tahun.
Gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst ini menuntut ganti rugi tunai sebesar Rp24,5 miliar. Rinciannya, Rp10 miliar untuk dua pelanggaran yang terjadi pada tahun 2009 dan 2013, serta Rp14,5 miliar untuk 29 pelanggaran sejak tahun 2016 hingga 2024.
(aln)
