Share

Ratna Sarumpaet Berebut Harta Warisan

Johan Sompotan, Jurnalis · Jum'at 15 Mei 2009 14:44 WIB
https: img.okezone.com content 2009 05 15 33 220059 i3qUGyGJUy.jpg Ratna Sarumpaet (Foto:Noskyland.files.wordpres.com)

JAKARTA - Sutradara film Jamila dan Sang Presiden, Ratna Sarumpaet, berebut harta warisan dengan istri ketiga mantan suaminya. Rebutan harta itu dibawa ke pengadilan.

Pada Jumat (15/5/2009) ini, persidangan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ratna telah melaporkan perkara tersebut dan tercatat dengan nomor perkara 203/PDTG/2009/PAJS.

Menurut humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Harum Rendeng, yang ditemui okezone di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, perkara itu disidangkan bukan karena gugatan Ratna. Melainkan, anak-anak Ratna yang menggugat.

"Ratna bukan lagi ahli waris dari almarhum suaminya, Ahmad Fahmi, yang meninggal pada 8 September 2007. Yang menggugat adalah anak-anak Ratna, yakni Muhammad Ikbal, Watum Sawulina, Ibrahim, dan Atiqah Hasiholan," jelas Harum.

Gugatan diajukan keempatnya pada 30 Januari 2009 dengan materi gugatan ahli waris terhadap harta Ahmad Fahmi. Patut diketahui, semasa hidupnya, Ahmad Fahmi memiliki tiga istri. Istri pertama adalah Ratna, namun telah bercerai. Istri kedua, Tuty Arini Nuraini, juga sudah bercerai. Dan istri ketiga, Sie Bie Hiang, masih berstatus istri Ahmad.

Lantaran telah bercerai, Ratna tak berhak mendapat hak waris. Keempat anak Ratna masih berhak atas warisan karena mereka merupakan anak kandung Ahmad. Mereka memperkarakan hak waris harta Ahmad yang kini jatuh ke tangan Sie Bie Hiang selaku satu-satunya istri sah Ahmad.

Tercatat sebagai tergugat dalam perkara ini adalah Sie Bie Hiang, Resi Mushira Kadir dan Resa Mahendra Kadir (anak Tuty Arini Nuraini), dan Aisha Nur Alhadi (anak Sie Bie Hiang).

"Warisan ini tidak bisa saya sebutkan satu per satu karena jumlahnya banyak. Di antaranya tanah, perusahaan, saham, rumah, sejumlah uang yang ada di sejumlah bank," sebut Harum.

Sidang berikutnya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 28 Mei 2009 dengan agenda mediasi.

"Dengan mediasi ini diharapkan masing-masing pihak menyadari haknya," tambah Harum.

(ang)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini