Pihak Ruben Onsu buka suara menanggapi klaim pihak Sarwendah yang menyebut telah melakukan audit terkait nafkah dan pengeluaran anak-anak. https://celebrity.okezone.com/read/2026/10/07/33/3246400/sarwendah-klaim-sudah-lakukan-audit-nafkah-pihak-ruben-onsu-itu-bukan-auditidhttps://celebrity.okezone.com/read/2026/10/07/33/3246400/sarwendah-klaim-sudah-lakukan-audit-nafkah-pihak-ruben-onsu-itu-bukan-audithttps://celebrity.okezone.com/read/2026/10/07/33/3246400/sarwendah-klaim-sudah-lakukan-audit-nafkah-pihak-ruben-onsu-itu-bukan-auditRabu 07 Oktober 2026 08:05 WIBRavie WardaniPihak Ruben Onsu menanggapi klaim pihak Sarwendah yang menyebut telah melakukan audit terkait nafkah dan pengeluaran anak-anak. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)https://img.okezone.com/content/2026/10/07/33/3246400/ruben_onsu_audit-zvIE_large.jpgJAKARTA - Pihak Ruben Onsu buka suara menanggapi klaim pihak Sarwendah yang menyebut telah melakukan audit terkait nafkah dan pengeluaran anak-anak. Pihak Ruben menilai, klaim tersebut keliru dan tidak memenuhi kaidah audit yang sebenarnya. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, secara tegas meluruskan istilah audit yang dilontarkan oleh kubu mantan istri Ruben Onsu tersebut. Menurut Minola, audit keuangan tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri, melainkan wajib melibatkan auditor independen dari pihak ketiga. "Audit itu harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Itu baru namanya audit. Tapi kalau kita mengaudit diri kita sendiri, itu bukan audit namanya. Itu hanya pengecekan balance pengeluaran," kata Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026). Minola lantas mengibaratkan prosedur audit tersebut layaknya pemeriksaan keuangan di instansi pemerintahan atau lembaga swasta yang memerlukan badan pemeriksa khusus. "Coba kita bandingkan dengan lembaga swasta atau pemerintahan. Boleh enggak misalnya satu departemen bilang 'kami sudah mengaudit diri kami dan kami wajar tanpa pengecualian (WTP)'? Enggak bisa. Yang mengaudit itu harus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," papar Minola. (Foto: Ravie Wardani/Okezone) Minola menegaskan, esensi audit merupakan transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, auditor yang bertugas harus ditunjuk oleh pemilik anggaran atau disepakati bersama kedua belah pihak, bukan diklaim secara sepihak. "Audit itu harus dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh pemilik anggaran, atau ditunjuk bersama-sama agar tercipta yang namanya fairness. Dan orang yang menggunakan anggaran itu harus membuka seluas-luasnya akses bagi seorang auditor untuk memeriksa semua catatan keuangan. Itu baru namanya audit," tegasnya. Minola pun mengimbau pihak Sarwendah agar tidak mengaburkan makna dengan mendefinisikan istilah audit secara subjektif kepada publik. Ia bahkan mengibaratkannya dengan penilaian aset mandiri yang nilainya belum tentu valid. "Sama seperti appraisal misalnya, 'saya sudah meng-appraisal rumah saya sekian miliar'. Semua orang pasti akan menghargai rumahnya mahal, tapi apakah itu valid? No. Yang valid itu kalau kita menunjuk independen appraisal," imbuhnya. Lebih jauh, Minola mengaku tak habis pikir dan hanya bisa tertawa kecil menanggapi narasi audit yang disampaikan pihak Sarwendah. "Audit juga seperti itu. Maka saya hanya bisa tersenyum ya kalau misalnya ada kata-kata audit sendiri," pungkas Minola Sebayang. JAKARTA - Pihak Ruben Onsu buka suara menanggapi klaim pihak Sarwendah yang menyebut telah melakukan audit terkait nafkah dan pengeluaran anak-anak. Pihak Ruben menilai, klaim tersebut keliru dan tidak memenuhi kaidah audit yang sebenarnya. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, secara tegas meluruskan istilah audit yang dilontarkan oleh kubu mantan istri Ruben Onsu tersebut. Menurut Minola, audit keuangan tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri, melainkan wajib melibatkan auditor independen dari pihak ketiga. "Audit itu harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Itu baru namanya audit. Tapi kalau kita mengaudit diri kita sendiri, itu bukan audit namanya. Itu hanya pengecekan balance pengeluaran," kata Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026). Minola lantas mengibaratkan prosedur audit tersebut layaknya pemeriksaan keuangan di instansi pemerintahan atau lembaga swasta yang memerlukan badan pemeriksa khusus. "Coba kita bandingkan dengan lembaga swasta atau pemerintahan. Boleh enggak misalnya satu departemen bilang 'kami sudah mengaudit diri kami dan kami wajar tanpa pengecualian (WTP)'? Enggak bisa. Yang mengaudit itu harus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," papar Minola. (Foto: Ravie Wardani/Okezone) Minola menegaskan, esensi audit merupakan transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, auditor yang bertugas harus ditunjuk oleh pemilik anggaran atau disepakati bersama kedua belah pihak, bukan diklaim secara sepihak. "Audit itu harus dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh pemilik anggaran, atau ditunjuk bersama-sama agar tercipta yang namanya fairness. Dan orang yang menggunakan anggaran itu harus membuka seluas-luasnya akses bagi seorang auditor untuk memeriksa semua catatan keuangan. Itu baru namanya audit," tegasnya. Minola pun mengimbau pihak Sarwendah agar tidak mengaburkan makna dengan mendefinisikan istilah audit secara subjektif kepada publik. Ia bahkan mengibaratkannya dengan penilaian aset mandiri yang nilainya belum tentu valid. "Sama seperti appraisal misalnya, 'saya sudah meng-appraisal rumah saya sekian miliar'. Semua orang pasti akan menghargai rumahnya mahal, tapi apakah itu valid? No. Yang valid itu kalau kita menunjuk independen appraisal," imbuhnya. Lebih jauh, Minola mengaku tak habis pikir dan hanya bisa tertawa kecil menanggapi narasi audit yang disampaikan pihak Sarwendah. "Audit juga seperti itu. Maka saya hanya bisa tersenyum ya kalau misalnya ada kata-kata audit sendiri," pungkas Minola Sebayang.