Nikita Mirzani membantah tudingan bahwa dirinya menolak saat diajak mediasi oleh Dito Mahendrahttps://celebrity.okezone.com/read/2022/06/27/33/2619005/pihak-nikita-mirzani-minta-dito-mahendra-tunjukan-surat-ajakan-mediasiidhttps://celebrity.okezone.com/read/2022/06/27/33/2619005/pihak-nikita-mirzani-minta-dito-mahendra-tunjukan-surat-ajakan-mediasihttps://celebrity.okezone.com/read/2022/06/27/33/2619005/pihak-nikita-mirzani-minta-dito-mahendra-tunjukan-surat-ajakan-mediasiSenin 27 Juni 2022 15:01 WIBLintang TribuanaNikita Mirzani (Foto: Instagram @nikitamirzanimawardi_172)https://img.okezone.com/content/2022/06/27/33/2619005/pihak-nikita-mirzani-minta-dito-mahendra-tunjukan-surat-ajakan-mediasi-rzpMiyd4i5.jpgPIHAK Nikita Mirzani membantah tudingan bahwa dirinya menolak saat diajak mediasi oleh Dito Mahendra. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Fahmi Bachmid, selaku kuasa hukum Nikita Mirzani. Merasa tak pernah menerima panggilan mediasi, Fahmi pun meminta agar orang yang menuding kliennya bisa memberikan bukti dengan menunjukkan surat.  BACA JUGA:Nikita Mirzani Diperiksa Propam Polri, Buntut Laporan kepada Polres Serang BACA JUGA:Nikita Mirzani Bantah Mangkir Mediasi dengan Dito Mahendra "Nah tentang yg lain lain terkait ada informasi seolah olah Niki itu tidak mau datang mediasi," ujar Fahmi, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/6/2022). "Tolong tunjukkan suratnya, Kalo memang Niki tuh pernah dipanggil, diundang datang jam sembilan malam. Ada seseorang datang ke Polres bahwa dia menunggu Nikita Mirzani untuk datang mediasi," tuturnya. Lebih lanjut, Fahmi mengaku heran dengan statement yang menyudutkan kliennya, bahwa Niki menolak mediasi. Pasalnya kala itu, Niki tengah berada di Bali dan sama sekali tidak pernah menerima undangan berupa surat apalagi telepon untuk menjalani mediasi dengan kekasih Nindy Ayunda tersebut. "Kalo memang betul ada, tunjukkan undangannya. Minimal telponnya. Siapa yang telpon atau WA nya," paparnya. "Jadi mediasi tuh biasanya ada undangan atau telpon. Jadi penyidik memberikan tempat kepada para pihak untuk bertemu. Ini bagaimana bisa bertemu? Yang datang hanya orang yang jam sembilan malam. Nungguin. Ngapain nunggu? Niki ada di Bali," imbuhnya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani menyebut bahwa surat yang diterimanya hanyalah memintanya untuk memberikan keterangan. Bukan surat undangan untuk bermediasi. "Tapi suratnya itu adalah BAP, diminta keterangannya sebagai saksi, tambahan sebagai saksi. Bukan undangan perdamaian," kata Nikita. Sebelumnya, Nikita Mirzani dikabarkan mangkir dari panggilan mediasi yang dijadwalkan Polresta Serang Kota pada 24 Juni 2022. Hal ini diungkapkan oleh Yafet Ressy, kuasa hukum pria yang dikabarkan kekasih Nindy Ayunda itu. "Sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini tak menghadiri undangan tersebut," ujar Yafet di kawasan Senopati, Jakarta, 25 Juni 2022. Diketahui, Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022. Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan sang artis di Insta Story. Laporan Dito Mahendra teregistrasi dengan nomor LP/B/263/V/2022/SPKT.C/POLRESTA SERANG KOTA/POLDA BANTEN itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani disangkakan dengan Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). PIHAK Nikita Mirzani membantah tudingan bahwa dirinya menolak saat diajak mediasi oleh Dito Mahendra. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Fahmi Bachmid, selaku kuasa hukum Nikita Mirzani. Merasa tak pernah menerima panggilan mediasi, Fahmi pun meminta agar orang yang menuding kliennya bisa memberikan bukti dengan menunjukkan surat.  BACA JUGA:Nikita Mirzani Diperiksa Propam Polri, Buntut Laporan kepada Polres Serang BACA JUGA:Nikita Mirzani Bantah Mangkir Mediasi dengan Dito Mahendra "Nah tentang yg lain lain terkait ada informasi seolah olah Niki itu tidak mau datang mediasi," ujar Fahmi, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/6/2022). "Tolong tunjukkan suratnya, Kalo memang Niki tuh pernah dipanggil, diundang datang jam sembilan malam. Ada seseorang datang ke Polres bahwa dia menunggu Nikita Mirzani untuk datang mediasi," tuturnya. Lebih lanjut, Fahmi mengaku heran dengan statement yang menyudutkan kliennya, bahwa Niki menolak mediasi. Pasalnya kala itu, Niki tengah berada di Bali dan sama sekali tidak pernah menerima undangan berupa surat apalagi telepon untuk menjalani mediasi dengan kekasih Nindy Ayunda tersebut. "Kalo memang betul ada, tunjukkan undangannya. Minimal telponnya. Siapa yang telpon atau WA nya," paparnya. "Jadi mediasi tuh biasanya ada undangan atau telpon. Jadi penyidik memberikan tempat kepada para pihak untuk bertemu. Ini bagaimana bisa bertemu? Yang datang hanya orang yang jam sembilan malam. Nungguin. Ngapain nunggu? Niki ada di Bali," imbuhnya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani menyebut bahwa surat yang diterimanya hanyalah memintanya untuk memberikan keterangan. Bukan surat undangan untuk bermediasi. "Tapi suratnya itu adalah BAP, diminta keterangannya sebagai saksi, tambahan sebagai saksi. Bukan undangan perdamaian," kata Nikita. Sebelumnya, Nikita Mirzani dikabarkan mangkir dari panggilan mediasi yang dijadwalkan Polresta Serang Kota pada 24 Juni 2022. Hal ini diungkapkan oleh Yafet Ressy, kuasa hukum pria yang dikabarkan kekasih Nindy Ayunda itu. "Sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini tak menghadiri undangan tersebut," ujar Yafet di kawasan Senopati, Jakarta, 25 Juni 2022. Diketahui, Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022. Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan sang artis di Insta Story. Laporan Dito Mahendra teregistrasi dengan nomor LP/B/263/V/2022/SPKT.C/POLRESTA SERANG KOTA/POLDA BANTEN itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani disangkakan dengan Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).