Ketentuan pembayaran royalti itu diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021.https://celebrity.okezone.com/read/2021/04/06/205/2389998/14-tempat-dan-kegiatan-ini-harus-bayar-royalti-saat-putar-laguidhttps://celebrity.okezone.com/read/2021/04/06/205/2389998/14-tempat-dan-kegiatan-ini-harus-bayar-royalti-saat-putar-laguhttps://celebrity.okezone.com/read/2021/04/06/205/2389998/14-tempat-dan-kegiatan-ini-harus-bayar-royalti-saat-putar-laguSelasa 06 April 2021 09:09 WIBVania Ika AldidaIlustrasi untuk pengelolaan royalti. (Foto: RCTI)https://img.okezone.com/content/2021/04/06/205/2389998/14-tempat-dan-kegiatan-ini-harus-bayar-royalti-saat-putar-lagu-eq1hvnsPb3.jpgJAKARTA - Pada 30 Maret 2021, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dalam PP tersebut diatur tentang perlindungan sebuah karya dan pembayaran royalti yang kerap diputar dalam beberapa tempat. Royalti yang diatur dalam regulasi ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu karya cipta atau produk yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sementara definisi hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang didapatkan berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 56 Tahun 2021, diatur 14 tempat dan jenis kegiatan yang akan dikenai royalti terhadap sebuah karya cipta sebagai berikut: 1.Seminar dan konferensi komersial, 2.Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek, 3.Konser musik, 4.Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, 5.Pameran dan bazar, 6.Bioskop, 7.Nada tunggu telepon, 8.Bank dan perkantoran, 9.Pertokoan, 10.Pertokoan, 11.Pusat rekreasi, 12.Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, 13.Bisnis karaoke, 14.Lembaga penyiaran radio.* Baca juga: Tantangan Musisi di Era Disrupsi Teknologi Foto Keluarga Tanpa Aurel Hermansyah, Ashanty: Ada yang Kurang JAKARTA - Pada 30 Maret 2021, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dalam PP tersebut diatur tentang perlindungan sebuah karya dan pembayaran royalti yang kerap diputar dalam beberapa tempat. Royalti yang diatur dalam regulasi ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu karya cipta atau produk yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sementara definisi hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang didapatkan berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 56 Tahun 2021, diatur 14 tempat dan jenis kegiatan yang akan dikenai royalti terhadap sebuah karya cipta sebagai berikut: 1.Seminar dan konferensi komersial, 2.Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek, 3.Konser musik, 4.Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, 5.Pameran dan bazar, 6.Bioskop, 7.Nada tunggu telepon, 8.Bank dan perkantoran, 9.Pertokoan, 10.Pertokoan, 11.Pusat rekreasi, 12.Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, 13.Bisnis karaoke, 14.Lembaga penyiaran radio.* Baca juga: Tantangan Musisi di Era Disrupsi Teknologi Foto Keluarga Tanpa Aurel Hermansyah, Ashanty: Ada yang Kurang